Menu

Work From Home Harusnya Bagaimana Bagi Perusahaan Swasta?

2020 Mar 23

Pemerintah sedang dilema. Mengingat pasien positif virus Corona terus meningkat, pemerintah  gencar-gencarnya menyerukan agar tiap instansi dan perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Home bagi para pekerjanya. Cara ini dipandang ampuh untuk mengurangi mobilitas dan interaksi yang berlebihan sehingga dapat menghambat penyebaran virus Corona. Tapi di sisi yang lain, seruan itu tidak diindahkan oleh sebagian perusahaan swasta. Terutama bagi perusahaan industri di bidang manufaktur, dimana setiap pekerjaannya membutuhkan alat bantu mesin yang tidak mungkin dibawa ke rumah. Dengan kata lain, alasannya berujung pada perputaran cuan (baca: uang). Lantas, work from home harusnya bagaimana bagi perusahaan swasta?

Presiden Jokowi melalui siaran persnya, mengimbau agar masyarakat bekerja dari rumah. “Kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan kita setop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” kata Pak Jokowi.[1] Melalui imbauan ini, diharapkan setiap gubernur dan bupati/walikota dapat merealisasikannya di daerahnya masing-masing. Seperti yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SE/2020 Tentang Imbauan Bekerja di Rumah. Melalui surat edaran ini, mengimbau kepada perusahaan untuk bekerja di rumah sebagai langkah pencegahan resiko penularan Covid-19.

BACA JUGA : Konsekuensi Bagi Pasien Corona Yang Kabur Dari Isolasi

Menurut surat edaran ini, langkah-langkah pencegahan yang dapat ditempuh dikelompokkan menjadi tiga kategori:[2] 

  1. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya;
  2. Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional);
  3. Perusahaan yang tidak dapat memnghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM).

Bila memperhatikan dengan seksama, surat edaran ini tidak memberi peluang perusahaan swasta untuk mempekerjakan karyawannya kecuali di rumah. Kalaupun harus, itu berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok, dan bahan bakar minyak. Tapi, namanya juga surat edaran, sanksinya tidak ada. Jadi sifatnya hanya ajakan untuk berpartisipasi mencegah virus Corona. Kalau mau, ya bagus, kalau engga ya sabar. Makanya wajar bila ada sebagian perusahaan swasta yang tidak mematuhi imbauan tersebut. Alasannya, ya itu tadi, cuan.

Sebenarnya, ada atau tidak adanya virus Corona, setiap perusahaan harus memperhatikan kondisi pegawai/pekerjanya. Kesian cuy, bila tiap hari tenaga diporsir, selain energi dan psikologis bisa terganggu, kesehatan juga bisa ikut menurun. Mau tenaganya seperti Hulk pun, tetap kalau balik ke rumah minta pijit sama istri kan? Atau paling tidak bagi yang jomblohh bisa mengistirahatkan mata dengan melihat tik-tok. Mayan kan liat dede-dede gemesh joget-joget. Eh, mending cara pasangan deh, kesianente halu mulu nanti. Dengan munculnya si Marcona ini, seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan swasta untuk memperkejakan karyawannya dari rumah. Kan kondisi ini sementara doang Pak Boss. Kalau Corona sudah ilang, baru dah pekerjakan lagi tuh karyawan. Santai,rezeki sudah ada yang atur.

[1] Cnn.indonesia.com, “DKI Ramai, Jokowi Dinilai Tak Tegas Soal ‘Work From Home” 

[2] Surat Edaran Nomor 14/SE/2020 Tentang Imbauan Bekerja  di Rumah. 




Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler