Menu

Ternyata Kebijakan Pemutusan Internet Oleh Pemerintah Bisa Dituntut Kerugian

Penulis (Author): M. Sans 2020 Jun 06

Bagi sebagian kalangan mungkin akan beranggapan, Pemerintah itu bak penguasa, tidak dapat salah dan dipersalahkan. Tapi, semua anggapan itu gugur. Sebab baru ini, keluar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Kemenkominfo melakukan pelanggaran hukum atas pemblokiran atau perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Dalam putusan itu, Hakim juga memerintahkan pemerintah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Perhatikan, Hakim yang perintah Presiden loh sekarang. Putusan PTUN itu secara langsung menyadarkan kita, Pemerintah juga bisa salah. Tapi ingat, kesalahan itu bukan dijatuhkan pada personalnya, melainkan karena jabatannya. 

Kebijakan perlambatan dan pemutusan internet di beberapa wilayah di Papua terjadi tidak lama setelah insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua pada pertengahan Agustus 2019. Peristiwa itu kemudian disusul dengan kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong. Menurut Pemerintah, pemutusan atau pemblokiran layanan internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan Kemenkominfo karena alasan kondisi yang sudah tidak kondusif dan atas nama keamanan. 

Namun, beberapa pihak tidak bisa menerima kebijakan itu. Mereka yang menggugat di antaranya Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari AJI Indonbesia, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR dengan tergugat I adalah Kementrian Kominfo dan tergugat II Presiden RI. Pada kasus ini, yang patut dipertanyakan adalah apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut? 

Sebelum menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu patut diketahui dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemblokiran dan perlambatan internet tersebut. Salah satu argument hukum yang digunakan oleh Pemerintah adalah Pasal 40 ayat 2a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Pemerintah wajib melakukan pencegahan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian Pasal 40 ayat 2b menegaskan:

“Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Maka dengan dasar hukum ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemblokiran atau perlambatan internet di Papua dan Papua Barat. Namun, Hakim memiliki pandangan lain. Majelis Hakim menilai pemerintah justru menyalahi ketentuan Pasal 40 ayat 2a dan 2b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet. Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam Pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melawan hukum. 

Menurut Majelis Hakim, permaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat 2b UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet. Atau dengan kata lain, Majelis Hakim berpandangan bahwa konten yang bermuatan melawan hukum yang harus dibatasi, bukan malah memutuskan internetnya secara keseluruhan. Sebab masyarakat yang tidak menyebar konten sara juga terkena imbasnya. Ini sama saja bila hendak mengobati tubuh pasien yang sakit adalah dengan membunuhnya, bukan dengan mencari wilayah tubuh mana yang sakit. 

Penulis (Author): M. Sans 2020 Jun 06



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler