Menu

Tarik Ulur BPJS "Naik-Turun-Naik" Eksekutif Melawan Yudikatif

2020 May 28

Ada yang kenal BPJS Kesehatan? Kalau belum tau, biar ane kenalin. Dia itu adiknya Askes. Tanggal lahirnya 1 Januari 2014. Tapi BPJS belakangan ini lagi demam. Habis naik, turun, terus naik lagi. Biasanya demam yang naik-turun itu menandakan demam berdarah. Bukan BPJS sebagai badan negara yak, tapi iurannya. Biar tidak terlalu jauh, kita ceritakan dari tahun 2018 aja yak. Begini kronologinya: Pada tahun 2018, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, menentukan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan dengan perincian, Kelas I sebesar Rp 80 ribu; Kelas II sebesar Rp 51 ribu; Kelas III sebesar Rp 25.500. 

Memasuki tahun 2019, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan, merubah tarif iuran tersebut. Perinciannya, untuk Kelas I sebesar Rp 160 ribu; Kelas II sebesar Rp 110 ribu; Kelas III sebesar Rp 42 ribu. Jadi ada kenaikan sekitar 100 persen.  Karena dirasa memberatkan, akhirnya Komunitas Pasien Cuci Darah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tadi. Hasilnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Perpres Nomor 75/2019 itu sehingga iuran BPJS kembali diturunkan seperti pada tahun 2018. Di sini demamnya turun lagi.

Saudara-saudari, sebangsa dan setanah air sekalian. Ketahuilah, tarif iuran itu kembali naik. Kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Tapi, pemberlakuan iuran kali ini sedikit berbeda. Perinciannya, untuk Kelas I sebesar Rp 150 ribu; Kelas II sebesar 100 ribu; dan Kelas III sebesar Rp 25.000 di tahun 2020 dan Rp 35 ribu di tahun 2021.[1] Alasan dinaikkannya tarif tersebut sebab BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit keuangan yang sangat besar. Menurut Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DSJN) Iene Muliati, banyak peserta yang tidak aktif membayar iuran. Dari jumlah peserta sebanyak 21 juta orang, yang aktif membayar hanya 11 juta orang. Jadinya, BPJS Kesehatan tekor. Pemerintah seringkali nombok

Tapi, sebenarnya pertanyaan besarnya bukan di situ. Kok bisa pasca Putusan Mahkamah Agung yang menurunkan kembali iuran BPJS Kesehatan, pemerintah tiba-tiba menaikkannya kembali? Jadi kayak perang eksekutif versus yudikatif, antara Pemerintah dengan Mahkamah Agung. Bila merujuk pada filosofinya, pembatalan suatu peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berlaku untuk masa depan. Bagi Manan menjelaskan, istilah “batal” berarti keputusan tersebut bersifat prospektif atau “ex nunc” yang berarti keputusan yang berlaku ke depan. 

Dengan kata lain, bila Mahkamah Agung telah membatalkan bahwa suatu peraturan di bawah undang-undang, maka aturan dengan konten yang sama juga tidak boleh diberlakukan kembali. Sebab, istilah “batal” yang digunakan Mahkamah Agung merujuk pada masa depan atau masa yang akan datang. Beda halnya bila istilah yang digunakan “tidak sah” yang berarti putusan tersebut retroaktif, dimana putusan tersebut menganggap suatu peraturan perundang-undangan tidak pernah ada sebelumnya. Singkatnya, seharusnya Pemerintah yang dalam hal ini eksekutif, lebih memahami bahwa yang dimaksud oleh Mahkamah Agung adalah agar peraturan yang sama tidak berulang di masa yang akan datang. Bila sudah seperti ini, maka ada salah satu dari cabang kekuasaan Negara yang bertindak di luar batasnya yang tentu saja dapat mengacaukan konsep ketatanegaraan Indonesia.

[1]Detik.com, Kronologi Drama Perjalanan Naik-Turun Iuran BPJS Kesehatan

Image Credits : buktipers.com

2020 May 28



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler