Menu

Profesi Lawyer/Advokat Menjalankan Tugasnya, Apakah Kena Aturan PSBB Dan Tidak Boleh Keluar Kota?

2020 Jun 03

Adanya pembatasan transportasi baik udara, darat dan laut tentu saja berimplikasi pada terhambatnya beberapa pekerjaan kantoran. Tidak terkecuali bagi mereka yang berprofesi sebagai advokat. Sejak diberlakukannya PSBB, secara otomatis hampir semua kegiatan mereka terhenti seperti misalnya menghadiri sidang klien mereka yang berada di luar kota. Karena itulah, baru ini advokat Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang yang diwakili oleh M Sholeh, mengajukan uji materi Ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diajukan terkait dengan makna “orang” dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara tekstual, Pasal 55 ayat (1) sendiri menegaskan:

“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Menurut Sholeh, ada pertentangan Antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni: Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum.” Secara sederhana dapat dikatakan, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan para advokat untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada kliennya. 

Selain itu, menurut M Sholeh, larangan transportasi terutama udara sama sekali bukanlah masuk dalam kategori Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, titik tekan PSBB adalah pada tindakan atau perbuatan tertentu, bukan pada pembatasan wilayah. Hal mana, dalam pemberlakuan PSBB justru menerapkan pada pembatasan transportasi. Ini jelas tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemberlakuan PSBB yang mirip dengan Karantina Wilayah disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Karena itulah, ia yang mewakili advokat Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penjelasan makna kata “orang” di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tanpa adanya makna “orang” di dalam pasal itu, jumlah anggaran yang harus dikeluarkan akan sangat besar. Sebab makna orang di dalam pasal tersebut memiliki makna perluasan, yang berarti semua orang. Maka demikian, bila sudah ada makna orang, tentu akan sangat membantu pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang sifatnya Karantina Wilayah. 

Menurut hemat kami, apa yang dikemukakan oleh M Sholeh memang ada benarnya. Bahwa pemberlakuan PSBB tidak mengharuskan adanya pembatasan transportasi atau wilayah. Sebab memang tidak memiliki dasar hukum bila merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan. Untuk itulah, kita sudah sepantasnya membantu pemerintah untuk menjalankan Karantina Wilayah agar kebijakannya tidak setengah-setengah. Adapun dengan pernyataan M Sholeh yang seakan-akan bernuansa menggugat pemerintah, sejatinya tidak tepat. Sebab sejatinya, ujung dari uji materi yang di bawah ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya hendak membantu pemerintah agar langsung menerapkan Karantina Wilayah dengan sedikit anggaran. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan defenisi atas makna kata “orang” di dalam undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. 

Dalam pernyataannya M Sholeh mengungkapkan, “prinsipnya kalau pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah akan diuntungkan jika gugatan kami dikabulkan MK. Sebab, pemerintah tidak harus keluar uang banyak jika menerapkan karantina wilayah,” ungkapnya.[1]

[1] Hukumonline.com, ”Dua Advokat Ajukan Judicial Review UU Kekarantinaan Kesehatan”

2020 Jun 03



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Baca Juga Artikel Terkait

Artikel Terpopuler