Menu

Main Tembak Harga Ojek, Kini Tukang Ojek Pengkolan Terkena Pasal Pemerasan!

2020 Mar 13

Layanan transportasi kendaraan roda dua merupakan kebutuhan yang vital terutama bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Setidaknya, kita mengenal dua versi penyedia layanan tersebut: pertama, ojek online (ojol); kedua, ojek pengkolan (opang). Pada yang pertama, merupakan pengembangan variasi dari model konvensional yaitu opang. Melalui penggunaan aplikasi yang sistematis dan terintegrasi, pengguna layanan transportasi ojol menawarkan kemudahan dan kepraktisan. 

Hanya melalui aplikasi di Smartphone, penumpang terlebih dahulu mengisi kolom tempat berangkat dan tempat tujuan. Pilihan tempat yang diisi dipantau oleh sistem GPS (Global Positioning System) lalu muncul estimasi jarak tempuh perjalanan. Hitungan tarif didasarkan pada harga perkilometer yang ditempuh. Untuk satu kilometer, dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000. Berbeda dengan opang yang masih condong menggunakan mekanisme tradisional, dan tentu saja pencantuman harga relatif tidak stabil. Pengguna jasa mulanya akan melakukan negosiasi harga. Setelah sepakat, barulah pengguna dan penyedia jasa melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan. 

Namun begitu, tidak sedikit penggunan layanan yang tidak melakukan perjanjian harga awal. “yang penting diantar sampai tujuan”, katanya. Imbasnya, tidak sedikit penyedia layanan opang dengan seenaknya menentukan tarif harga yang di luar nalar. Seperti yang terjadi pada kasus tiga pelaku ojek pangkalan yang diduga memeras penumpangnya di kawasan Kalideres Jakarta Barat. Tidak tanggung-tanggung, ketiga pelaku mematok harga sebesar Rp. 750 ribu sekali perjalanan untuk tiga motor. Berkenaan dengan kejadian ini, adakah perlindungan hukum bagi korban pengguna jasa transportasi ojek pengkolan (opang) yang merasa diperas?

BACA JUGA : Bisakah Penumpang Ganti Rugi Telah Membeli Tiket Akibat KRL Tidak Beroperasi

Pada kasus seperti ini, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa opang yang merasa diperas dapat ditarik pada ranah pidana dengan dugaan pemerasan dan ancaman. Secara spesifik hal ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Terdapat beberapa unsur delik dalam Pasal 368 KUHP tersebut. Pertama, unsur objektif yaitu: (a) memaksa; (b) orang lain; (c) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; (d) untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (e) supaya memberi hutang (f) untuk menghapus piutang. Kedua, unsur subjektif yaitu: (a) dengan maksud; (b) untuk menguntungkan diri sendiri.

Unsur “dengan maksud” dalam pasal ini menegaskan adanya kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Demikian, pelaku secara sadar atas perbuatannya yang memaksa atau dalam istilah lain melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang yang dalam hal ini adalah sejumlah uang. Terpenuhinya unsur ini menjadi titik perbuatan pelaku opang dapat dipidana, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Image Credits : klatenkab.go.id 




Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler