Menu

Lelang Keperawanan Di Instagram, Kena Hukuman UU ITE?

2020 Jun 02

Pada rabu (20/5) kemarin selebgram Sarah Keihl mengumumkan akan melelang keperawanannya. Ia mengungkapkan, akan melelang keperawanannya sejumlah 2 miliar rupiah untuk bantuan Covid-19. Gayung bersambut. Warganet pada gatel jarinya. Ada yang mempertanyakan garansi keperawanan, ada pula yang hanya sebatas membayangkan. Iya hanya sebatas membayangkan, sebab istrinya sedang duduk di sampingnya. Buru-buru Sarah Keihl menghapus postingannya. Tapi, yang namanya udah diupload jadi jejak digital, susah untuk dihilangkan. Setiap kali melihat foto Sarah Keihl, publik sudah pasti mengingatnya.

Tapi di samping itu, bila melihat isi konten yang diungkapkan, patut diduga melanggar undang-undang pornografi dan ITE. Menurut beberapa pakar hukum pidana, memang ada dua ketentuan yang secara bersamaan dilanggar oleh Sarah Keihl. Lebih rincinya, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Apa yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) undang-undang ITE di atas, sebenarnya sudah ditegaskan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku kedua BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kemudian ketentuan tersebut dikhususkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun pencantumannya pada undang-undang ITE lebih disebabkan karena medium yang digunakan melalui media elektronik sebagai sarana penyebarannya. Makanya Pasal 27 ayat (1) di atas dihadirkan dalam undang-undang ITE. Untuk apa? Untuk menjerat pelaku yangmenyebar konten pornografi melalui media internet. 

Singkatnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun pertanggungjawaban berupa sanksinya sendiri diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menegaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Lebih lanjut, beberapa hari yang lalu Sarah Keihl meminta maaf atas perbuatannya itu. Dia mengaku menyesal atas apa yang diposting di akun instagramnya. Tapi apakah meminta maaf dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan? Jawabannya, tergantung pada pihak Kepolisian yaitu penyidik yang menangani kasus Sarah Keihl. Untuk menghentikan kasus itu, ada sejumlah syarat yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menegaskan:

  1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
  2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
  3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu Antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

Apakah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi? Yap, lagi-lagi tergantung pihak Penyidik. Semoga dapat bijaksana untuk memutuskan apakah akan menghentikan proses hukum atau melanjutkannya di meja hijau.

Penulis : Musawwir

2020 Jun 02



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler