Menu

"Masuk-Keluar-Masuk" ini Hukuman yang menimpa Bahar Bin Smith

2020 May 20

Baru saja lepas dari Lapas, Bahar Bin Smith yang sebelumnya terpidana kasus penganiayaan terhadap dua remaja kini kembali ditangkap. Ceritanya begini: Bahar dinyatakan sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak dan dijatuhi sanksi tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta subside satu bulan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Juli 2019. Belum genap tiga tahun menjalani hukumannya, Bahar mendapat asimilasi. Asimilasi sendiri adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Karena itu,bebaslah ia. 

Tapi setelah dinyatakan bebas, Bahar diduga melakukan dua pelanggaraan. Pertama, ia melakukan tindakan yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat. Kegiatan yang dimaksud adalah memberikan ceramah dengan nuansa provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Kedua, Bahar diduga melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengumpulkan orang banyak dalam kegiatan ceramahnya. 

Karena perbuatannya itu, menurut Dirjen Permasyarakatan Reynhard Silitonga, izin asimilasi Bahar dicabut. Pencabutan ini disebabkan karena Bahar dianggap melanggar syarat khusus asimilasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Makanya, Bahar kembali dibawa ke Lapas Kelas IIA Gunung Sindur untuk menjalani sisa pidananya dan sanksi lain.

Namun begitu, terhadap kasus ini, pertanyaan mendasar yang dapat kita ajukan adalah apakah dua pelanggaran yang dilakukan Bahar memang bersinggungan dengan ketentuan Pasal 136 ayat 2 Permenkumham tersebut? Bila dirijid secara perlahan, ketentuan Pasal 136 ayat 2 tersebut menegaskan begini:

  1. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Asimilasi yang ditetapkannya terhadap Narapidana dan Anak.
  2. Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika Narapidana dan Anak;
  3. Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku register F;
  4. Tidak melaksanakan program Asimilasi sebagaimana mestinya;
  5. Melakukan pelanggaran hukum;
  6. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
  7. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  8. Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal Keluarga atau saudara;
  9. Bepergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Asimilasi; dan/atau 
  10. Menerima kunjungan Keluarga di tempat menjalankan Asimilasi

.Di Antara beberapa ketentuan yang dapat mencabut Asimilasi, Reynhard Silitonga mendasarkan pencabutan dengan alasan meresahkan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Ayat (2) Poin (e). Umumnya, munculnya penilaian bahwa Narapidana menimbulkan keresahan masyarakat didahului oleh perbuatan melanggar ketentuan pidana. Seperti yang terjadi di Solo pasca pembebasan berdasarkan Asimilasi, para Narapidana kembali melancarkan aksi yang masuk dalam kategori tindak pidana. Barulah setelah itu para Narapidana dianggap menimbulkan keresahan masyarakat. Tapi bagaimana dengan Bahar, apakah didahulu oleh tindak pidana yang kemudian meresahkan masyarakat? 

BACA JUGA : Pelanggar PSBB 1 Tahun Dipenjara dan Denda 100 Juta, Benarkah Hukumnya?

Itu yang terjadi pada umumnya yah. Dalam artian, tidak menutup kemungkinan perbuatan meresahkan masyarakat tidak harus didahului oleh perbuatan tindak pidana. Karena itulah, Dirjen Permasyarakatan sudah selayaknya mencantumkan lebih rinci apakah ada Pasal yang dilanggar oleh Bahar, bukan hanya dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 136 ayat 2 seperti yang dijelaskan di atas. Sebab begini, tanpa didahului perbuatan klasifikasi tindak pidana, atau ketentuan lain yang dilanggar yang berhubungan dengan masyarakat, jelas kita tidak punya gambaran bagaimana menilai apakah Bahar betul meresahkan masyarakat. Di sisi lain, bukankah dalam penjelasan sebelumnya, Bahar hanya melontarkan provokasi dan nuansa kebencian terhadap pemerintah, bukan kepada masyarakat? 

Akhirnya, pertanyaan-pertayaan ini tentu saja harus diberi penjelasan lebih, agar Pasal 136 ayat 2 tersebut tidak bersifat pasal karet. Semoga dapat mencerahkan. 

Penulis : Muh. Ikhsan

Image Credits : ayobogor.com

2020 May 20



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Baca Juga Artikel Terkait

Artikel Terpopuler