Menu

Kebijakan Pemerintah Potong Gaji Setiap Orang Untuk Iuran TAPERA

Penulis (Author): Adam Suherman 2020 Jun 10

Resmi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu. Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat Tapera ini, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah ini menjadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).[1] 

Adapun substansi yang diatur di dalamnya, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta. Setiap golongan yang disebutkan tersebut, dinyatakan wajib sebagai peserta Tapera dengan ketentuan: (1) minimal berubur 18 tahun; (2) Telah atau belum menikah; (3) berpenghasilan atau memiliki pemasukan. Dengan kata lain, karena kepesertaannya dinyatakan wajib, maka suka atau tidak nama akan tetap didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

Menurut Head of Research and Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus, program Tapera ini akan memudahkan pekerja untuk memiliki rumah pribadi. Sebab, tidak dapat dipungkiri, bila pekerja di Indonesia kerap kesusahan dalam memiliki hunian. “Kita tahu sekarang pekerja untuk memiliki rumah agak susah” ungkapnya.[2] Lebih lanjut dia menghimbau agar pekerja menghemat pengeluaran demi dapat mempunyai rumah pribadi. Salah satunya menyetop pembelian rokok sehari-hari.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan, bahwa iuran Tapera sebesar 3 persen, dimana 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Artinya, beban iuran Tapera hanyalah 2,5 persen yang akan dipungut oleh pemberi kerja atau perusahaan dari gaji kemudian menyetorkannya ke BP Tapera tiap tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1): “Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan Peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut Simpanan Peserta yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi Peserta,”Sementara, untuk pekerja mandiri iurannya dibayarkan secara langsung oleh pekerja itu sendiri. 

Rencananya, untuk tahap awal, target peserta Tapera adalah PNS, kemudian TNI dan Polri. Dengan perincian, pada 2021 mendatang, BP Tapera sudah bisa memungut iuran untuk PNS. Barulah setelah itu menyusul TNI dan Polri. Untuk tahap kedua atau tahap selanjutnya target pesertanya adalah karyawan swasta atau formal dengan waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak BP Tapera beroperasi.  Karena sifatnya tabungan, maka setiap peserta baru bisa mendapatkan dana simpanannya setelah pensiun. Dana simpanan ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. Selain itu, kepesertaan juga berakhir ketika peserta meninggal dunia atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turu.

Namun begitu, kebijakan ini sarat akan kritik. Sebab, pemotongan tersebut mirip dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa manfaat perumahan sebenarnya sudah diatur melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan bagi pekerja peserta Jaminan Hari Tua atau JHT Jamsostek. Selain itu, Tapera dinilai memberatkan sebab para pekerja juga dipotong gajinya untuk BPJS Kesehatan karena kepesertaannya sifatnya wajib. Terlepas dari kritik dan dukungan terhadap kebijakan Tapera ini, pemberlakuannya pasti dilaksanakan memasuki tahun 2021 mendatang.


[1] Kompas.com, “Mengenal Tapera, Iuran Baru Yang Bakal Potong Gaji Karyawan”

[2] Okezone.com, “Gaji Dipotong Demi Iuran Tapera, Masyarakat Diminta Kurangi Rokok”

Penulis (Author): Adam Suherman 2020 Jun 10



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler