Menu

Fenomena Bercinta Dengan Robot Seks Dan Aturannya

Penulis (Author): Adam Suherman 2020 Jun 30

Perbincangan soal bercinta lambat laun sudah bukan hal yang tabu. Perlahan, masyarakat sudah lebih terbuka untuk memperbincangkannya. Namun keterbukaan itu hanya sampai pada tahap hubungan pria dan wanita. Selebihnya masih tabu. Termasuk memperbincangkan hubungan seks dengan boneka seks yang sedang trend saat ini. Pasca diluncurkan, pengguna boneka seks langsung berkembang pesat, begitu juga di Indonesia. Meski tidak sesemarak di Jepang, China, Eropa dan Amerika, pengguna boneka seks di Indonesia bisa dikatakan jarang, tapi ada.[1] 

Tapi percayalah, trend ini sebentar lagi akan melanda Indonesia, bahkan menjadi kebutuhan. Ditambah lagi, teknologi dalam penciptaan boneka atau robot seks ini, semakin dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence sehingga dapat berbincang bahkan mengekspresikan raut wajah layaknya seorang wanita ketika berhubungan seks. Maka mengawali tulisan ini, sejatinya merupakan cara agar masyarakat kita mulai memperbincangkannya, agar berikutnya dapat diketahui bagaimana respon yang terjadi.

Sedikit dari respon yang muncul di masyarakat, menganggap bahwa boneka seks ini merupakan fenomena yang merusak moral dan etika. Dimana bila sebelumnya lazimnya hubungan seks antara pria dan wanita, kini berubah. Hal yang sama disampaikan oleh Profesor Robin Mac Kenzie, ahli etika dari Kent Law School. Ia mengatakan, kehadiran robot seks telah menyentuh batas antara moral dan hukum. Dia memaparkan, seks yang terdiri dari unsur biologis, sosial, psikologis, dan kultural itu ternodai dengan kehadiran robot seks yang menggantikan peran manusia sebagai pelakunya.[2] Kalau demikian, adakah aturan yang berkaitan dengan robot atau bonek seks ini di Indonesia?

Sejauh ini, belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara rigid mengatur tentang berhubungan seksual dengan boneka atau robot seks. Dalam kacamata hukum kita, hubungan seks masih mengacu pada pengertian hubungan antara pria dan wanita. Jangankan berhubungan seks dengan boneka, prilaku homoseksual pun tidak diatur. Sebab yang diakui hanya hubungan pria dan wanita. Hal ini terlihat dalam penegasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Namun, menurut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, mengkategorikan boneka atau robot seks sebagai barang yang dilarang. Alasannya karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hanya saja, rujukan pasal yang digunakan tidak dirinci lebih jauh sehingga masih dianggap kabur. 

Sepengetahuan kami, satu-satunya ketentuan perundang-undangan yang mendekati pembahasan tentang boneka dan robot seks terdapat pada Pasal 282 KUHP yang menegaskan: 

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan… diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Bila dikerucutkan, yang menjadi patokan adalah, pertama, pada perbuatan mempertunjukkan suatu benda yang melanggar kesusilaan, termasuk menyiarkan. Kedua, memasukkan benda yang dianggap melanggar kesusilaan itu ke dalam negeri atau mengeluarkannya. Dari perbuatan ini, tindakan yang dilarang adalah pada penjual boneka atau robot seks tersebut. sebab dalam memasarkan, tentu harus menyiarkan. Sementara untuk mengambil barang tersebut, tentu harus diimpor dari luar negeri sebab sampai saat ini pabrik pembuatan boneka tersebut belum ada di Indonesia. Hanya itu. Selebihnya, belum ada ketentuan yang lebih rinci mengatur perbuatan tersebut. karenanya, agar hukum lebih responsif, para pemangku kebijakan seharusnya bisa lebih gesit untuk membuat ketentuan yang mengaturnya. 

[1] Detik.com, Menelusuri Bisnis Fantasi Boneka Seks  

[2] Suara.com, Dilema Moral dan Hukum Robot Seks

Penulis (Author): Adam Suherman 2020 Jun 30



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler