Menu

Bolehkah Perusahaan BUMN Ikut Tender Yang Justru Jatahnya Para UMKM?

Penulis (Author): Musawwir 2020 Jun 12

Secara mengejutkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan bahwa akan membuka peluang kepada swasta termasuk UMKM, untuk ikut serta dalam proyek garapan pemerintah. Disebut mengejutkan sebab selama ini publik menganggap bahwa setiap tender pemerintahan baik barang maupun jasa, akan digarap oleh perusahaan atau anak perusahaan BUMN itu sendiri. Memang, selama ini sudah ada himbauan untuk mengikutsertakan swasta skala UMKM dalam garapan proyek pemerintah. Namun, itu hanya sekedar himbauan. Tanpa aturan tertulis yang jelas, himbauan itu seringkali dianggap lalu dan tidak diindahkan. 

Sebagai penjelas, pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang lumrah baik di dalam dan di luar pemerintahan. Tujuannya tidak lain sebagai realisasi atas kebijakan yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai misal, dalam mempercepat roda ekonomi di suatu daerah, maka dibutuhkan jalanan beraspal. Untuk membuat jalur itu, pemerintah bisa membuka tender terhadap mereka yang bersedia menggarap proyek tersebut. Umumnya, dalam proyek pemerintahan, tender atau penyediaan barang atau jasa dilakukan setelah adanya penyusunan APBN atau APBD. 

Tahapan awal yang biasa dilakukan dalam membuka tender, pemerintah akan mengundang setiap vendor untuk mempresentasikan rancangan mereka terhadap objek proyek yang akan digarap. Bila dirasa tepat baik harga maupun prosedurnya, maka pemerintah bisa langsung memilih vendor tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang tender, bukanlah perkara yang mudah. Sebab, masing-masing pihak akan bersaing dengan vendor lain yang menawarkan harga termurah yang berkualitas, serta rancangan yang lebih sistematis. 

Pengadaan barang atau jasa dalam lingkungan pemerintahan bersifat umum. Hal ini bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih tegasnya di dalam Peraturan Presiden tersebut menegaskan, tender adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Maka dalam konteks ini, baik perusahaan BUMN atau swasta, dapat saja ikut dalam persaingan tender pemerintahan. 

Hanya saja, meskipun Peraturan Presiden tersebut membuka peran serta baik perusahaan BUMN (plat merah) ataupun swasta dalam tender, rupanya kerap kali terjadi kecurangan dan monopoli. Kasus yang biasa ditemukan adalah dalam penunjukan pihak ketiga sebagai pemenang tender, ketidakjelasan penunjukan langsung, dan transparansi. Bahkan menurut salah satu peneliti Bernama Kaufman, Pengadaan Barang dan Jasa melalui tender adalah aktivitas pemerintah yang dianggap laing rentan terhadap korupsi. Salah satu kasus yang paling diingat publik adalah terjadinya penunjukan pemerintah kepada bank milik negara sebagai pemenang tender e-Toll Card PT. Jasa Marga dengan alasan sinergi antar perusahaan. Padahal, sebelumnya telah dimenangkan oleh bank swasta.[1] Bayangkan, setelah dinyatakan menang tender saja bisa dirubah melalui pembatalan, apalagi bila masih dalam tahap seleksi.

Selain itu, monopoli juga bisa terjadi ketika sebuah perusahaan swasta yang mempunyai kapabilitas minimal, dihadapkan dengan perusahaan BUMN atau swasta yang maksimal. Ini yang ditakutkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terutama ketika beberapa perusahaan BUMN melakukan holding atau penggabungan sehingga membuat tingkat efisiensinya jelas berbeda dengan perusahaan swasta yang lebih kecil. Jadilah perusahaan BUMN tersebut selalu menjadi pilihan sebab memiliki kualitas dan kapasitas yang dianggap lebih baik. Pasalnya, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kapabilitas yang dihasilkan jika dibandingkan badan usaha lain yang skalanya lebih kecil.

Maka demikian, gebrakan yang akan dilakukan oleh Erick Thohir merupakan sebuah kemajuan. Menurutnya, khusus untuk tander yang nilainya Rp 2 miliar – Rp 14 miliar akan diprioritaskan kepada UMKM. Dengan langkah ini, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lagi tersentralisasi di BUMN atau swasta yang berskala besar. Harapannya, ini bukan hanya sebatas ucapan, melainkan segera mungkin dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang tertulis, agar adanya dasar hukum yang pasti. 

[1] Detik.com, “Pemerintah Sengaja Monopoli Bisnis e-Toll Card di BUMN”

Penulis (Author): Musawwir 2020 Jun 12



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler