Menu

Bagi Pengusaha, Ini Antisipasi Hukum Jika Ormas Minta Jatah THR

2020 May 18

Bukan bermaksud menjatuhkan, tapi makin ke sini peran oknum yang mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan semakin meresahkan. Seperti yang terjadi di Bekasi yang dihebohkan dengan beredarnya surat ormas yang meminta uang tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha. Kasus ini berawal dari beredarnya surat di media sosial. Surat tertanggal 10 Mei 2020 itu ditujukan kepada para pengusaha di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Surat itu sendiri berbunyi:

“Sehubungan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H atau Lebaran 2020 M, maka dengan ini kami dari (nama Ormas), mengajukan proposal tunjangan hari raya di perusahaan atau mitra dan usaha Bapak atau Ibu pimpin dan tentunya kami berharap partisipasinya berupa dukungan moril dan materill demi kesejahteraan anggota kami yang berdomisili di Bekasi Timur.”[1]

Coba perhatikan baik-baik isi surat tersebut. Meresahkan bukan? Ditambah lagi, di tengah pandemi Corona saat ini, pengusaha dihadapkan pada tidak stabilnya perekonomian sebab harus menanggung biaya gaji dan THR untuk karyawan sendiri.  Iya, kita sama-sama paham, bahwa Corona betul-betul membuat kondisi kesejahteraan “kampung tengah” alias perut kian hari kian terganggu. Tapi bukan begitu caranya bila hendak mencari rezeki. Apalagi, di bagian akhir surat tersebut disampirkan nada siap memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengusaha. Kalau tidak diberikan THR sama saja akan menganggu keamanan begitu? 

Bagi mereka yang merasa diperas dan dipalak seperti itu, harus tahu bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ada pasal yang mengatur hal tersebut. ini dapat dilihat pada Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal ini bila mencukupi unsur-unsurnya, maka pelaku oleh Majelis Hakim dapat dijatuhi sanksi penjara sembilan tahun. Demikian juga Pasal ini sering digunakan dalam menjerat para pelaku pemalakan. Seperti misalnya kasus pemalakan yang dilakukan oleh 48 orang preman terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang. Masing-masing tersangka diberikan sanksi Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan setelah itu mereka mendekam di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 

Karena itu, bagi mereka yang merasa perilaku oknum mengatasnaman ormas ini sudah membuat resah, maka dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Bukan apanya, kesian, cari rezeki itu bukan dengan cara seperti itu. Demikian juga kepada para pengusaha, mulai dari sekarang sudah semestinya tidak membiarkan praktik premanisme ini mengakar dan menjadi tradisi. Bila sewaktu-waktu ada yang datang meminta, maka jangan diberikan agar tidak menjadi kebiasaan. Sebab, perilaku premanisme ini sejatinya berawal dari adanya pembiasaan.

Penulis : Muh. Ikhsan

[1] Detik.com, Duduk Perkara Ormas di Bekasi Minta Jatah THR Yang Bikin Pengusaha Resah 

Image Credits : kompas.com

2020 May 18



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Baca Juga Artikel Terkait

Artikel Terpopuler