Menu

Ada Hukuman Kah, Jika Membakar Bendera Partai/Organisasi?

2020 Jun 29

Ada yang menarik saat demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR pada Rabu tanggal 24 lalu. Di samping menyampaikan aspirasinya, massa aksi juga melakukan pembakaran terhadap salah satu partai politik pemenang pemilu tahun 2019. Reaksi atas kejadian itu jelas menyulut kemarahan para kader partai politik tersebut. 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun mengeluarkan perintah kepada kadernya merapatkan barisan. Dia mempersilahkan kader menempuh jalur hukum sambil memperkuat persatuan dengan rakyat. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam siaran persnya mengungkapkan, mereka yang telah membakar bendera partai, PDIP-Perjuangan dengan tegas menempuh jalur hukum.[1] Artinya, pelaku pembakar bendera PDIP akan diusut dan dibawa ke ranah hukum. Pertanyaannya, adakah dasar hukum yang dapat digunakan dalam memperkarakan kasus tersebut?

Secara direct, tidak ada satupun ketentuan di dalam KUHP yang memuat tentang pembakaran atribut partai politik seperti bendera. Hal yang sama juga disampaikan oleh pengamat hukum pidana Fachrizal Afandi bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang dapat menjerat atau memidanakan pelaku pembakaran bendera partai politik. Menurutnya, salah satu ketentuan yang paling mendekati untuk dijadikan dasar hukum adalah Pasal 497 KUHP. Ketentuan dalam pasal ini menegaskan:

“Diancam dengan pidana paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah barangsiapa menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga timbul bahaya kebakaran.”

Selain itu, ketentuan yang juga dapat digunakan untuk menjerat para pelaku adalah dengan Pasal 147 KUHP yang pada substansinya melarang setiap orang menimbulkan kegaduhan dan huru-hara. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan larangan pembakaran bendera partai politik. Sebab ketentuan yang disebutkan di atas hanya berkaitan dengan ketertiban umum. Ingat yah, ini bendera partai politik, bukan bendera negara. 

Di samping, ada sebagian pihak yang menganggap bahwa perbuatan pembakaran bendera tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan yang menjatuhkan martabat dan kehormatan partai. Di dalam KUHP sendiri, jenis penghinaan itu ada banyak macamnya. Dan yang paling umum digunakan sebagai dasar hukum adalah Pasal 310.  Pasal ini melarang tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Tapi harus diketahui, dalam doktrin hukum pidana, Pasal 310 KUHP ini dimaksudkan bukan untuk subjek badan hukum, melainkan untuk subjek orang.[2] 

Berkaca pada masa lalu, kasus pembakaran bendera partai politik sebenarnya bukan kali ini saja. Pada tahun 2015 silam, seorang kepala desa di Kabupaten Sidoarjo bernama Muchlison, membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ceritanya bermula ketika Komaruddin yang juga menjadi pengurus partai tersebut, memasang bendera di depan rumahnya. Setelah itu, sang Kades datang lalu membakar bendera tersebut. Menengahi hal itu, pihak Kepolisian menggunakan Pasal 406 dan 407 KUHP tentang perusakan sebagai dasar hukum menjerat Muchlison sang Kades.[3] 

Sekilas kita dapat menduga bahwa Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pelaku pembakaran bendera partai politik tersebut. Tapi, bila diperhatikan secara rinci, pasal tersebut bermaksud lain. Secara tegas Pasal 406 ayat (1) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian memilik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah.”

Salah satu unsur dari Pasal ini adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.” Artinya, hal ini bersinggungan dengan hak milik atas suatu barang atau benda. Bila bendera yang dirusak tersebut adalah milik PDIP dalam pengertian hubungannya dengan barang, maka jelas hal ini dapat diperkarakan ke ranah pidana. Namun dari pemberitaan yang ada, bendera tersebut dibawa sendiri oleh massa aksi untuk kemudian dibakar. 

Memang, sumirnya ketentuan mengenai pembakaran bendera partai politik membuat beberapa pihak bingung. Karena itu, menarik memperhatikan perkembangan kasus ini. Terutama terkait adakah terobosan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya.

 

[1] Cnnindonesia.com, PDIP Proses Hukum Pembakaran Bendera Banteng di Demo RUU HIP

[2] Hukumonline.com, Penghinaan

[3] Kompas.com, Bakar Bendera Partai, Seorang Kades Diadukan Ke Polisi

Image Credits : tribunnews.com

2020 Jun 29



Tags

Jangan sungkan untuk bertanya
Forum QnA (Question & Answers) - Gratis !

Forum ini disediakan bagi Anda untuk mengajukan persoalan hukum yang Anda hadapi.
Silahkan tulis pertanyaan dan isi data dibawah ini. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Tim Lawyer Lawgo dan jawabannya akan di publikasikan sebagai artikel hukum bermanfaat.

Artikel Terpopuler